“Ketika Buku Harus ‘Digratiskan’: Antara Mencerdaskan Bangsa dan Mematikan Martabat Penulis”

Ketika Buku Harus ‘Digratiskan’: Antara Mencerdaskan Bangsa dan Mematikan Martabat Penulis

Bayangkan sebuah bangsa yang ingin rakyatnya cerdas, tapi enggan membayar pengetahuan. Kita rela menganggarkan triliunan untuk makan bergizi, tapi ragu mengalokasikan anggaran untuk isi kepala. Pertanyaannya sederhana tapi menampar: apakah kita sedang membangun generasi cerdas, atau sekadar generasi kenyang?

Di era digital, buku bukan lagi barang langka. Ia melimpah bahkan terlalu melimpah. PDF bertebaran, e-book dijual murah, bahkan sering dibagikan gratis. Di satu sisi, ini kabar baik: akses ilmu terbuka lebar. Tapi di sisi lain, ada ironi yang pelan-pelan menggerogoti: karya intelektual kehilangan nilai. Menulis buku yang dulu dianggap karya besar, kini sering dipandang seperti “konten biasa” yang bisa didapat tanpa harus membayar.

Kita sedang berada di persimpangan yang pelik. Di satu sisi, negara ingin mencerdaskan bangsa. Di sisi lain, ekosistem pengetahuan—terutama penulis dan penerbit—justru terancam runtuh karena karya mereka tidak lagi dihargai secara layak.

Fakta di lapangan menunjukkan bahwa buku fisik yang masih bertahan kuat adalah buku-buku dengan dorongan emosional dan spiritual tinggi, seperti kitab suci dan buku agama. Orang membelinya bukan sekadar karena isi, tetapi karena nilai sakral dan kedekatan batin. Sementara itu, buku umum bertahan bukan karena minat, melainkan karena kewajiban kurikulum, regulasi, atau tuntutan institusi. 

Ini sinyal bahaya.

 Artinya, minat beli buku secara alami sedang melemah. Jika dibiarkan, bukan hanya industri buku yang runtuh tetapi juga budaya berpikir kritis.

Lalu muncul gagasan: apakah buku perlu “di-MBG-kan”? (Membeli Buku Gratis dengan anggaran negara)

Sekilas terdengar mulia. Jika pemerintah bisa memberikan Makan Bergizi Gratis (MBG) untuk meningkatkan kualitas fisik generasi muda, mengapa tidak menyediakan buku gratis untuk meningkatkan kualitas intelektual?

Namun, di sinilah letak dilema kritisnya.

Jika buku digratiskan secara masif tanpa desain ekosistem yang matang, maka ada risiko besar:

 Penulis kehilangan insentif berkarya. Menulis bukan pekerjaan instan. Ia butuh riset, waktu, energi, dan kedalaman berpikir.

Penerbit kehilangan daya hidup. Tanpa pasar yang sehat, industri buku bisa kolaps. 

Kualitas buku menurun. Ketika karya tidak lagi dihargai, standar pun ikut turun.

Di sisi lain, jika negara tidak hadir, maka akses terhadap buku berkualitas akan semakin timpang. Hanya mereka yang mampu yang bisa membaca buku bermutu, sementara yang lain tertinggal.

Jadi, masalahnya bukan “gratis atau tidak gratis.” Masalahnya adalah: bagaimana negara hadir tanpa membunuh nilai karya.

Sudut Pandang Solutif:

Alih-alih “menggratiskan buku” secara serampangan, negara perlu membangun ekosistem literasi yang berkelanjutan, misalnya:

Subsidi cerdas, bukan gratis total. Buku tetap bernilai, tapi lebih terjangkau.

Pembelian massal oleh pemerintah dengan royalti adil. Penulis tetap dihargai, masyarakat tetap mendapatkan akses.

Digitalisasi terkontrol dan legal. Bukan pembajakan yang dilegalkan atas nama pemerataan.

Gerakan literasi berbasis komunitas dan sekolah. Buku bukan hanya dibeli, tapi dibaca dan dihidupi.

Bangsa yang besar tidak hanya memberi makan tubuh rakyatnya, tetapi juga memberi makan pikirannya.

Jika makan bergizi gratis adalah investasi untuk tubuh, maka buku adalah investasi untuk masa depan peradaban.

Namun ingat: Ilmu yang digratiskan tanpa penghargaan, perlahan akan kehilangan makna. Dan bangsa yang tidak menghargai penulisnya, sedang menulis kemundurannya sendiri. JIM+AI