Negara Sibuk Bergizi, 60 Ribu Anak Bangsa Gagal Mengenyam Kampus

Ketika anggaran makan siang lebih seksi dari kursi kuliah, dan ijazah pemimpinnya pun dipertanyakan

Oleh: Redaksi Ruangtengahpolitik

Ada ironi yang terlalu pedih untuk sekadar diabaikan.

Di saat pemerintah membanggakan program Makan Bergizi Gratis (MBG) dengan anggaran raksasa Rp 71 triliun untuk 2025, dan target Rp 171 triliun di tahun berikutnya sebanyak 60.346 calon mahasiswa yang lolos seleksi PTN tahun ini harus gigit jari. Mereka sudah berjuang melewati SNBT, sudah dinyatakan layak, sudah bermimpi. Tapi negara berkata: *tidak ada kursi untukmu.

Bukan karena mereka tidak mampu secara akademik. Tapi karena

UKT melonjak tak terkendali, karena subsidi pendidikan tinggi terus digerus, karena prioritas negara rupanya ada di piring makan bukan di ruang kuliah.

Matematika yang Menyakitkan Anggaran MBG Rp 71 triliun dibagi 60.000 mahasiswa yang gagal kuliah: artinya setiap anak muda itu "bernilai" sekitar Rp 1,18 miliar cukup untuk membiayai kuliah S1 mereka penuh selama empat tahun, memberi beasiswa hidup, dan masih ada sisa.

Tapi negara memilih memberi mereka makan siang.

Pertanyaannya bukan apakah MBG salah. Pertanyaannya adalah: mengapa dua hal ini harus saling berebut prioritas? Mengapa anggaran pendidikan tinggi tidak ikut membengkak sebanding ambisi program sosial yang lain?

Jawaban yang tidak nyaman: karena pendidikan tinggi tidak sepopulis foto presiden membagikan kotak makan bergizi kepada anak-anak SD yang menggemaskan.

Lalu Datanglah Soal Ijazah Itu

Di tengah semua ini, publik diramaikan oleh gugatan atas keaslian ijazah S1 Joko Widodo dari Universitas Gadjah Mada. Bukan isu baru  tapi kini masuk meja pengadilan, dengan penggugat yang menuntut pembuktian terbuka. Terlepas dari apakah tuduhan itu benar atau tidak  dan sejauh ini UGM telah berulang kali menegaskan keasliannya  isu ini membuka luka yang lebih dalam: kredensial akademik di Indonesia telah lama menjadi komoditas, bukan jaminan kompetensi.

Jika seorang presiden pun bisa diragukan ijazahnya oleh publik  entah beralasan atau tidak apa pesan yang diterima oleh 60 ribu anak muda yang baru saja gagal masuk PTN melalui jalur yang *benar-benar* keras dan terverifikasi?

Pesannya bisa sangat merusak: "Buat apa susah-susah, kalau sistem ini tidak pernah adil sejak awal?"

Tiga Titik, Satu Garis Besar

 Ketiga isu ini  gagalnya puluhan ribu calon mahasiswa, gempita MBG, dan kontroversi ijazah  tampak tidak berkaitan. Tapi sesungguhnya mereka berada di satu garis besar yang sama:

Krisis kepercayaan terhadap sistem.

Sistem pendidikan yang mahal dan eksklusif. Sistem prioritas anggaran yang tidak transparan hierarkinya. Sistem verifikasi akademik yang diragukan bahkan di level tertinggi. Semua itu membentuk satu gambaran besar: sebuah negara yang belum selesai memutuskan apakah pendidikan adalah hak atau privilege. 

Ketika akses pendidikan tinggi semakin menyempit, ketika anggaran bergizi lebih mudah dicairkan daripada beasiswa, ketika pemimpin pun bisa terseret kontroversi soal lembar ijazahnya maka yang sedang kita hadapi bukan sekadar masalah kebijakan.

Ini adalah krisis legitimasi pendidikan sebagai institusi.

Yang Seharusnya Terjadi

60 ribu kursi yang "kosong" itu sebenarnya tidak kosong mereka telah diisi oleh anak-anak dari keluarga yang mampu membayar UKT mahal, jalur mandiri, atau kuliah di luar negeri. Yang tidak mendapat kursi adalah mereka yang mengandalkan negara untuk menepati janjinya.

Negara perlu menjawab beberapa hal dengan jujur:

•  Mengapa kapasitas PTN tidak diperluas seiring meningkatnya jumlah peminat? - Mengapa subsidi UKT terus dipersempit sementara APBN mencatat rekor? - Mengapa isu ijazah pemimpin dibiarkan berlarut tanpa penyelesaian yang memuaskan publik, sehingga terus menggerogoti kepercayaan pada institusi pendidikan

Penutup: Negara yang Lapar tapi Tidak Cerdas 

Program makan bergizi memang mulia tidak ada yang menolak anak-anak kenyang. Tapi bangsa yang hanya kenyang tanpa cerdas adalah bangsa yang menunda kemiskinannya, bukan mengakhirinya.

60 ribu anak muda itu tidak butuh kotak makan siang.

Mereka butuh kursi di ruang kuliah dan negara yang cukup jujur untuk mengakui bahwa selama ini, kursi itu telah dipermahal oleh kebijakan yang tidak memihak mereka.

Sementara itu, selama kontroversi ijazah presiden terus bergulir tanpa kejernihan, pesan yang tertanam di benak generasi muda semakin kelam: di negeri ini, kertas akademik bisa dibeli, bisa diragukan, bisa dipolitisasi tapi susah payah untuk didapatkan secara jujur.

Dan itu, lebih berbahaya dari sekadar perut kosong.

"Bangsa yang besar bukan yang rakyatnya kenyang, tapi yang rakyatnya kenyang sekaligus berpendidikan dan pemimpinnya tidak perlu membuktikan ijazah di pengadilan."

#PendidikanUntukSemua #60RibuGagalKuliah #MBG #IjazahJokowi #OpiniKritis

JIM+AI